Pemerintah memastikan pengadaan buku kurikulum 2013 diserahkan kepada masing-masing daerah, dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hanya mengalokasikan bantuan pengadaan buku sekitar Rp 800 miliar.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengatakan, pihaknya menyadari bahwa pengadaan buku kurikulum tidak mungkin tercover seluruhnya melalui dana BOS, khususnya untuk jenjang SD dan SMP. Pasalnya, selain buku, terdapat sejumlah jenis operasional sekolah yang harus ditanggung melalui BOS.
Apalagi, unit cost BOS SD dan SMP masih sangat kecil. Yakni Rp 580 ribu per siswa per tahun untuk SD, dan Rp 710 ribu per siswa per tahun untuk jenjang SMP. "Kita transfer sekitar Rp 800 miliar untuk BOS buku SD dan SMP, karena BOS-nya masih kecil. Kalau SMA itu sudah sekitar satu juta BOS-nya, masih cukup untuk memberli buku kurikulum," ujar Musliar seusai peluncuran buku Menyemai Kreator Peradaban, karya Mohammad Nuh, di Jakarta.
Menurutnya, penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku kurikulum tidak melanggar aturan. Karena, sambung dia, dalam juknis BOS terdapat item pembelian buku pengayaan. "Selama ini ada 13 item dalam BOS, termasuk untuk membeli buku. Sekarang pembelian buku itu harus untuk membeli buku kurikulum 2013," tegas mantan Rektor Universitas Andalas itu.
Seperti diketahui, Kemdikbud telah merencanakan tiga skenario pengadaan buku, pelatihan dan sejumlah pelaksanan kurikulum baru, yakni melalui BOS, DAK, dan DIPA kementerian. Ada sejumlah alasan sehingga dilakukan kebijakan tersebut. Salah satunya, pemerintah enggan dianggap memonopoli proyek pengadaan buku.
"Kami tidak mau penggandaan buku ada dipusat, kalau sekarang dipusat. Kita tidak mau dituduh oleh orang melakukan pembaharuan kurikulum untuk mencari proyek, makanya diserahkan ke DAK dan BOS. Kalau kurang kita transfer dari DIPA untuk tambahan BOS buku," terang Musliar.
Selain itu, Kemdikbud juga berharap ada peran serta aktif dari daerah dalam mengimplementasikan kurikulum. Dikatakan, banyak daerah yang ingin mengambil bagian guna menyukseskan pelaksananaan kurikulum tersebut.
"Diharapkan banyak daerah berpartisipasi untuk membentuk ownershipnya. Terbukti banyak daerah dan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 tanpa diminta," ungkapnya.
0 comments:
Post a Comment